Mencari Gubernur Harapan Rakyat
Berdasarkan Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Barat No. 18/08/32/Th. IX, 1 Agustus 2007, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada bulan Maret 2007 sebanyak 5,46 juta orang (13,55 persen) dari total penduduk jawa barat yang berjumlah sekitar 40 juta orang. Sementara, jumlah penduduk miskin pada Juli 2005 berjumlah 5,14 juta orang (13,06 persen). Ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,32 juta orang. Untuk jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan naik sebesar 0,26 persen dan di daerah perkotaan naik 0,64 persen. Selama periode Juli 2005-Maret 2007, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 0,11 juta orang, sementara di daerah perkotaan bertambah sebanyak 0,21 juta orang.
Di samping itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional mencatat hingga Oktober 2006 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 11,1 juta orang. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama jumlah pengangguran, yaitu 3,9 juta orang. Urutan kedua disusul DKI Jakarta 2,8 juta orang dan ketiga ditempati Provinsi Jawa Timur 1,8 juta orang. (Sumber: Tempo Interaktif, 24 Nop 2006)
Data di atas memberikan gambaran, bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah dua perkara yang saling mempengaruhi. Orang menjadi miskin karena menganggur. Orang menjadi penganggur karena miskin. Karena miskin, ia tidak mampu membiayai pendidikan ke tingkat yang lebih baik. Akibatnya, ia sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Akhirnya, ia menjadi penganggur.
Oleh karena itu, menjadi tidak aneh saat kita membaca data di atas. Jumlah kemiskinan di jawa barat meningkat, seiring dengan jumlah pengangguran yang juga tergolong tinggi. Namun ironisnya, jumlah kemiskinan di daerah perkotaan meningkat lebih tinggi daripada di pedesaan ((0,21 juta orang dibanding 0,11 juta orang). Artinya, jumlah orang miskin di kota semakin banyak, sedangkan dibandingkan jumlah penduduk yang menjadi miskin di desa. Padahal, secara umum, penduduk wilayah perkotaan nampak lebih sejahtera dan ‘berpunya’ dibandingkan penduduk pedesaan.
Bagi rakyat kebanyakan, problema kemiskinan dan pengangguran adalah problem kehidupan paling dasar yang harus menjadi prioritas utama bagi setiap pemimpin wilayah, baik kota/kabupaten maupun provinsi. Jika sampai terjadi sebuah peningkatan jumlah kemiskinan di suatu wilayah, artinya problem paling dasar dari masyarakat di wilayah tersebut belum selesai. Jika problem yang paling dasar tersebut tidak dapat diatasi dengan baik, bagaimana mungkin kita akan membahas problem-problem lain yang skala prioritasnya lebih rendah.
Mengapa problem kemiskinan dan pengangguran adalah program paling dasar? Karena problem ini secara potensial dapat memunculkan berbagai problem sosial lainnya, seperti kejahatan, kriminalitas, perampokan, pencurian, dan lain sebagainya. Semakin besar jumlah masyarakat yang miskin dan menganggur, maka semakin besar pula potensi kejahatan yang dapat terjadi di tengah masyarakat tersebut.
Untuk mengatasi berbagai problem mendasar tersebut, kita memerlukan sosok pemimpin yang kuat. Idealnya, seorang pemimpin itu paling tidak mempunyai empat kriteria: sidik/jujur, amanah, tabligh dan fathonah. Pertama, sidiq (jujur), berarti ia mampu menjalankan roda pemerintahan dg jujur, tidak melakukan tindakan penyimpangan, baik berupa korupsi, kolusi dan nepotisme. Ia pun tidak pernah terlibat dalam masalah hukum, baik masa lalu maupun saat ini.
Kedua, amanah, berarti ia mampu menjaga tugas kepemimpinan dg sebaik-baiknya, menegakkan keadilan di tengah rakyatnya tanpa memandang posisi dan status sosial. Ia merasa khawatir jika sampai menggunakan hak kepemimpinannya untuk melakukan sesuatu di luar kewenangan dan tanggung jawabnya. Ketiga, tabligh, berarti selalu menebar ajakan kepada rakyatnya utk menegakkan kebenaran dan keadilan secara bersama menuju tujuan yang diharapkan bersama. Ia mengajak rakyatnya secara ikhlas, tidak didorong oleh ambisinya untuk mengekalkan jabatannya, tetapi didorong oleh kebutuhan rakyatnya yang belum mampu ia selesaikan sepenuhnya. Keempat, fathonah, berarti memiliki profesionalisme, kompetensi, dan dan kecerdasan serta kemampuan utk memimpin rakyat.
Dalam masa pemilihan calon gubernur provinsi jawa barat ini, kita harus mampu menentukan sikap secara cerdas. Track record dari calon perlu diteliti dengan cermat. Kinerja dan prestasi yang pernah ditoreh menjadi ukuran kapasitas dirinya. Demikian pula, kebersihan dirinya dari berbagai kasus hukum, terutama terkait dengan KKN, menjadi syarat mutlak yang tidak boleh ditolerir sedikit pun. Kita tidak menginginkan pemimpin yang korup. Kita juga tidak menginginkan pemimpin yang mempunyai logika berpikir mengikuti paradigma lama. Kita mencari pemimpin yang berjiwa melayani bukan menguasai. Kita mencari pelayan bagi rakyat, bukan mencari majikan bagi rakyat. Allahu a’lam.
12 Nov 2008
Visi Depok 16 - Transformasi Sosial
Depok Memerlukan Sebuah Transformasi Sosial
Harian Republika, Ahad 2 Maret 2008 menyebutkan, dari data survey yang dilakukan oleh Global Youth Tobacco dari WHO pada tahun 2004 di Indonesia, sekitar 37,3% anak-anak usia 13-15 tahun sudah merokok. Survey dari lembaga yang sama pada tahun 2006, tiga dari 10 pelajar SMP di Indonesia (30,9%) mulai merokok sebelum usia 10 tahun.
Survey tersebut juga mencatat 215 miliar batang rokok dibakar dan dihisap setiap tahun di Indonesia. Konsumsi 215 milyar rokok per tahun, sama artinya dengan 589 juta batang rokok per hari. Jika satu batang rokok berharga 500 rupiah, berarti angka tersebut setara dengan 294,5 miliar rupiah per hari. Uang sebesar itu dibakar secara sia-sia setiap hari oleh rakyat bangsa ini. Bangsa yang masih terpuruk dengan berbagai problem sosialnya. Bangsa yang masih berkutat dengan antrian minyak tanah, antrian minyak goreng, dan berbagai antrian lain, yang menunjukkan bahwa bangsa ini masih terbelakang, karena belum mampu menuntaskan problem kebutuhan dasar rakyatnya. Fenomena ini sungguh sangat ironis. Seandainya dana itu digulirkan untuk membantu masyarakat miskin yang berjumlah 40 juta, tentu akan mampu menyelesaikan banyak hal.
Meskipun bagi sebagian orang merokok bukanlah perbuatan haram, tetapi tidak dapat dipungkiri, fakta menunjukkan bahwa rokok merupakan pintu gerbang yang paling efektif masuk ke dunia narkoba. Dari berbagai kasus pecandu narkoba yang muncul, sebagian besarnya diawali dengan kebiasaan merokok. Fakta buruk ini menggambarkan wajah buram bangsa ini di masa yang akan datang, kecuali jika kita berani melakukan upaya besar untuk mengubahnya.
Posisi kota Depok sebagai kota penyangga ibukota Jakarta, menjadi sangat rentan untuk disinggahi berbagai penyakit sosial dan kejahatan, termasuk narkoba. Dari data yang tercatat di Polres Depok, jumlah kejahatan di Depok tahun 2006 ada sekitar 3.500 kasus, tahun 2007 terjadi 4.000 kasus. Kasus yang menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor sebanyak 1.100 kasus, pencurian dengan kekerasan atau pencurian malam hari sekitar 900 kasus, selanjutnya 300 kasus narkoba, 60 kasus pencurian dengan kekerasan (perampokan). Menurut data dari BNK (Badan Narkotika Kota) Depok, jumlah tersangka narkoba tahun 2006 terungkap 296 orang, sementara tahun 2007 meningkat 350 tersangka. Menurut harian Pikiran Rakyat, nilai transaksi narkoba di Depok tahun 2003 senilai 780 miliar.
Kita tidak bisa berdiam diri melihat kondisi buruk ini. Kita perlu melakukan transformasi sosial atau perubahan sosial terhadap kondisi masyarakat untuk menghadapi hari depan yang lebih baik. Menurut Dr. Ali al-Hamadi (dalam buku at-Taghyiir adz-Dzakiy), perubahan sosial itu setidaknya melewati empat tangga.
Pertama, adalah sosialisasi pengetahuan (knowledge, al-ma’rifah) tentang konsep perubahan yang akan dilakukan. Tahap ini diawali dengan menentukan konsep perubahan yang akan dilakukan. Konsep yang dibangun harus melibatkan berbagai pihak yang terkait, para pakar, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pihak-pihak lain yang memahami masalah ini dengan baik. Tahap berikutnya menyebarluaskan konsep itu ke tengah-tengah masyarakat, agar mereka memahami bahwa kita akan melakukan perubahan sosial dalam waktu dekat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan pengertian secara baik dan menyeluruh agar tidak timbul resistensi terhadap rencana perubahan yang akan digulirkan.
Kedua, internalisasi sikap (attitude, al-tawajjuh) mengenai perilaku positif dan keberanian untuk melakukan perubahan. Pemahaman terhadap konsep perubahan saja tidak cukup. Ia harus diikuti dengan munculnya sikap dan tekad untuk melaksanakan perubahan itu. Motivasi untuk berubah harus dibangun. Semangat untuk maju harus dibangkitkan. Untuk ini diperlukan tokoh-tokoh ulama dan pendidikan untuk membangun kesadaran dan semangat untuk berubah.
Ketiga, implementasi tingkat individu (individual behavior, as-suluk al-fardiii) sebagai “bibit-bibit” aksi perubahan. Motivasi yang sudah terbangun harus dilanjutkan dengan tindakan pada tingkat individu/personal. Perubahan diri dan keluarga menjadi basis awal bagi perubahan pada tingkat yang lebih masif.
Keempat, yaitu penerapan secara kolektif (group behavior, as-suluk al-jama’i) untuk mewujudkan perubahan itu di tingkat masyarakat. Secara perlahan namun pasti, setiap individu yang berubah harus mempunyai semangat untuk menularkan perubahan itu kepada setiap individu lain di lingkungan sekitarnya, yang kemudian secara bertahap akan menularkan proses perubahan itu kepada orang lain.
Kunci sukses keberhasilan transformasi sosial ini terletak pada dua hal, yaitu komitmen dan konsistensi. Komitmen kuat untuk memulainya dan konsisten dalam menjalankannya. Kedua sikap ini harus diawali oleh para pimpinan pemerintahan dan lembaga-lembaga formal/informal pada seluruh jenjangnya. Selanjutnya, rakyat akan mengikuti dengan baik. Allahu a’lam.
Harian Republika, Ahad 2 Maret 2008 menyebutkan, dari data survey yang dilakukan oleh Global Youth Tobacco dari WHO pada tahun 2004 di Indonesia, sekitar 37,3% anak-anak usia 13-15 tahun sudah merokok. Survey dari lembaga yang sama pada tahun 2006, tiga dari 10 pelajar SMP di Indonesia (30,9%) mulai merokok sebelum usia 10 tahun.
Survey tersebut juga mencatat 215 miliar batang rokok dibakar dan dihisap setiap tahun di Indonesia. Konsumsi 215 milyar rokok per tahun, sama artinya dengan 589 juta batang rokok per hari. Jika satu batang rokok berharga 500 rupiah, berarti angka tersebut setara dengan 294,5 miliar rupiah per hari. Uang sebesar itu dibakar secara sia-sia setiap hari oleh rakyat bangsa ini. Bangsa yang masih terpuruk dengan berbagai problem sosialnya. Bangsa yang masih berkutat dengan antrian minyak tanah, antrian minyak goreng, dan berbagai antrian lain, yang menunjukkan bahwa bangsa ini masih terbelakang, karena belum mampu menuntaskan problem kebutuhan dasar rakyatnya. Fenomena ini sungguh sangat ironis. Seandainya dana itu digulirkan untuk membantu masyarakat miskin yang berjumlah 40 juta, tentu akan mampu menyelesaikan banyak hal.
Meskipun bagi sebagian orang merokok bukanlah perbuatan haram, tetapi tidak dapat dipungkiri, fakta menunjukkan bahwa rokok merupakan pintu gerbang yang paling efektif masuk ke dunia narkoba. Dari berbagai kasus pecandu narkoba yang muncul, sebagian besarnya diawali dengan kebiasaan merokok. Fakta buruk ini menggambarkan wajah buram bangsa ini di masa yang akan datang, kecuali jika kita berani melakukan upaya besar untuk mengubahnya.
Posisi kota Depok sebagai kota penyangga ibukota Jakarta, menjadi sangat rentan untuk disinggahi berbagai penyakit sosial dan kejahatan, termasuk narkoba. Dari data yang tercatat di Polres Depok, jumlah kejahatan di Depok tahun 2006 ada sekitar 3.500 kasus, tahun 2007 terjadi 4.000 kasus. Kasus yang menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor sebanyak 1.100 kasus, pencurian dengan kekerasan atau pencurian malam hari sekitar 900 kasus, selanjutnya 300 kasus narkoba, 60 kasus pencurian dengan kekerasan (perampokan). Menurut data dari BNK (Badan Narkotika Kota) Depok, jumlah tersangka narkoba tahun 2006 terungkap 296 orang, sementara tahun 2007 meningkat 350 tersangka. Menurut harian Pikiran Rakyat, nilai transaksi narkoba di Depok tahun 2003 senilai 780 miliar.
Kita tidak bisa berdiam diri melihat kondisi buruk ini. Kita perlu melakukan transformasi sosial atau perubahan sosial terhadap kondisi masyarakat untuk menghadapi hari depan yang lebih baik. Menurut Dr. Ali al-Hamadi (dalam buku at-Taghyiir adz-Dzakiy), perubahan sosial itu setidaknya melewati empat tangga.
Pertama, adalah sosialisasi pengetahuan (knowledge, al-ma’rifah) tentang konsep perubahan yang akan dilakukan. Tahap ini diawali dengan menentukan konsep perubahan yang akan dilakukan. Konsep yang dibangun harus melibatkan berbagai pihak yang terkait, para pakar, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pihak-pihak lain yang memahami masalah ini dengan baik. Tahap berikutnya menyebarluaskan konsep itu ke tengah-tengah masyarakat, agar mereka memahami bahwa kita akan melakukan perubahan sosial dalam waktu dekat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan pengertian secara baik dan menyeluruh agar tidak timbul resistensi terhadap rencana perubahan yang akan digulirkan.
Kedua, internalisasi sikap (attitude, al-tawajjuh) mengenai perilaku positif dan keberanian untuk melakukan perubahan. Pemahaman terhadap konsep perubahan saja tidak cukup. Ia harus diikuti dengan munculnya sikap dan tekad untuk melaksanakan perubahan itu. Motivasi untuk berubah harus dibangun. Semangat untuk maju harus dibangkitkan. Untuk ini diperlukan tokoh-tokoh ulama dan pendidikan untuk membangun kesadaran dan semangat untuk berubah.
Ketiga, implementasi tingkat individu (individual behavior, as-suluk al-fardiii) sebagai “bibit-bibit” aksi perubahan. Motivasi yang sudah terbangun harus dilanjutkan dengan tindakan pada tingkat individu/personal. Perubahan diri dan keluarga menjadi basis awal bagi perubahan pada tingkat yang lebih masif.
Keempat, yaitu penerapan secara kolektif (group behavior, as-suluk al-jama’i) untuk mewujudkan perubahan itu di tingkat masyarakat. Secara perlahan namun pasti, setiap individu yang berubah harus mempunyai semangat untuk menularkan perubahan itu kepada setiap individu lain di lingkungan sekitarnya, yang kemudian secara bertahap akan menularkan proses perubahan itu kepada orang lain.
Kunci sukses keberhasilan transformasi sosial ini terletak pada dua hal, yaitu komitmen dan konsistensi. Komitmen kuat untuk memulainya dan konsisten dalam menjalankannya. Kedua sikap ini harus diawali oleh para pimpinan pemerintahan dan lembaga-lembaga formal/informal pada seluruh jenjangnya. Selanjutnya, rakyat akan mengikuti dengan baik. Allahu a’lam.
Visi Depok Post 14 - Evaluasi 2 Tahun NMI
Evaluasi 2 tahun Pemerintahan Nur-Yuyun
Tepat dua tahun lalu tanggal 26 Januari 2006 Nur Mahmudi Isma'il dan Yuyun Wirasaputra dilantik menjadi Walikota & Wakil Walikota pertama hasil pilihan langsung rakyat Depok. Segunung harapan menyeruak di tengah nadi masyarakat depok terhadap pasangan tersebut, di tengah berbagai problema kehidupan yang dirasakan semakin memberatkan. Sementara, kemampuan yang ada sangat jauh dari cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar kehidupan.
Sebagai pemimpin baru, pasangan Nur-Yuyun mewarisi berbagai problema klasik masyarakat kota, mulai dari perilaku buruk sebagian birokrat hingga problem sampah yang mencemari lingkungan dengan hasilnya berupa predikat depok sebagai kota terkotor. Belum lagi masalah kemiskinan, pengangguran, kemacetan jalan, kerusakan jalan, pelayanan publik yang buruk, dan setumpuk problem lain yang sangat berat.
Di tengah situasi seperti itu pasangan Nur-Yuyun mencanangkan visi "Menuju Kota Depok yang Melayani & Mensejahterakan". Sebuah visi yang terasa merakyat, low profile dan menjanjikan harapan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat. Visi tersebut kemudian diuraikan melalui empat misi, mulai dari (1) mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan, (2) membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata, (3) mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan keuangan daerah, dan (4) meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, berlandaskan nilai-nilai agama.
Keindahan kalimat dalam visi dan misi di atas menjadi tantangan dan ujian tersendiri untuk pemimpin kita ini. Nur-Yuyun berharap akan mampu merubah paradigma pemerintah sebagai penguasa menjadi pemerintah sebagai pelayan. Pemerintah bertekad tidak lagi mengelola kota ini dengan wajah angker dan tangan besi, tetapi dengan senyum dan sapaan yang simpatik. Tidak hanya mengandalkan senyum dan sapaan ramah, tapi tekad untuk mewujudkan good governance juga menjadi cita-cita yang ingin diwujudkan. Karena, hanya dengan good governance, dengan keempat pilarnya, yaitu transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan partisipatif, kesejahteraan warga depok baru akan terwujud, sebagai pengejawentahan dari visi dan misi.
Waktu dua tahun ternyata belum cukup untuk dapat memberikan perubahan yang berarti. Beberapa prestasi penting memang patut dibanggakan, seperti lepasnya kota ini dari predikat kota terkotor, pengakuan KPK dan Bapenas terhadap transparansi yang dilakukan dalam proses pertenderan, bantuan santunan kematian sebesar 2 juta bagi setiap warga yang meninggal, prestasi pelajar depok dalam olimpiade tingkat propinsi dan nasional, gerakan RW Siaga yang menjadikan Depok sebagai kota terdepan dalam sektor ini, pemenangan program PPK IPM, transparansi dalam proses penerimaan CPNS, dan beberapa prestasi lainnya, menunjukkan pemerintahan ini cukup bisa diandalkan.
Namun, sederet prestasi tersebut ternyata belum mampu membuat rakyat Depok tersenyum lega dan merasa memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan di hadapan kota-kota lain di negara ini. Saat berbagai prestasi tersebut diukir, sebagian besar masyarakat masih harus merasakan ‘nikmatnya’ jalan berlubang setiap hari. Saat sebagian warga Depok merasakan indahnya bertempat tinggal di perumahan-perumahan mewah, sebagian lain masih harus tinggal di rumah beralaskan tanah dan dinding bambu. Saat wisata kuliner semakin marak di ruas margonda, sebagian masyarakat masih berjuang mati-matian untuk mendapatkan sesuap dua suap nasi untuk mengisi perutnya setiap hari. Dalam aspek pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, perijinan, dan lain sebagainya, kinerja aparat pemerintahan masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Mental sebagai penguasa masih mendominasi sebagian besar aparat, dibanding mental sebagai pelayan rakyat. Jargon ‘jika bisa dipersulit, mengapa dipermudah’ nampaknya belum hilang dari wajah birokrat depok.
Sekali lagi, di tengah berbagai prestasi yang dicapai, secara umum kinerja pemerintahan ini masih belum optimal. Jika diberikan nilai, mungkin nilainya masih 6 atau 6,5. Untuk perbaikan kondisi yang akan datang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pilih satu atau dua fokus capaian yang ingin diraih dalam 1-2 tahun ke depan. Misalnya, fokus pada problema penanganan kemiskinan. Diawali dengan menjadikan gerakan pengentasan kemiskinan sebagai sebuah gerakan pemkot, kemudian diikuti dengan sosialisasi yang masif dan intensif utk mengajak 1,3 juta warga depok bersama-sama menjadikan problem ini sebagai problem bersama, untuk mengentaskan 124 ribu (data Bapeda, 2006) warga miskin di depok.
Kedua, pembentukan komunitas-komunitas warga untuk mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan agar lebih efektif. Komunitas atau forum-forum warga ini akan dapat menjadi mitra pemerintah yang positif dalam menyelesaikan berbagai problema yang ada di masyarakat. Ketiga, proses monitoring dan evaluasi yang intensif dan kontinyu untuk memastikan bahwa program yang dicanangkan berjalan dengan efektif. Jika perlu, libatkan komponen atau komunitas masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah.
Jika ketiga hal di atas dapat dilakukan oleh pemerintahan Nur-Yuyun, kita yakin Depok akan memiliki satu atau dua poin keunggulan, sebagaimana Jembrana, Sragen, Balikpapan, Gorontalo, masing-masing memiliki produk/karya unggulannya, yang membuat kota-kota tersebut selalu menjadi referensi atas sebuah prestasi. Allahu a’lam.
Tepat dua tahun lalu tanggal 26 Januari 2006 Nur Mahmudi Isma'il dan Yuyun Wirasaputra dilantik menjadi Walikota & Wakil Walikota pertama hasil pilihan langsung rakyat Depok. Segunung harapan menyeruak di tengah nadi masyarakat depok terhadap pasangan tersebut, di tengah berbagai problema kehidupan yang dirasakan semakin memberatkan. Sementara, kemampuan yang ada sangat jauh dari cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar kehidupan.
Sebagai pemimpin baru, pasangan Nur-Yuyun mewarisi berbagai problema klasik masyarakat kota, mulai dari perilaku buruk sebagian birokrat hingga problem sampah yang mencemari lingkungan dengan hasilnya berupa predikat depok sebagai kota terkotor. Belum lagi masalah kemiskinan, pengangguran, kemacetan jalan, kerusakan jalan, pelayanan publik yang buruk, dan setumpuk problem lain yang sangat berat.
Di tengah situasi seperti itu pasangan Nur-Yuyun mencanangkan visi "Menuju Kota Depok yang Melayani & Mensejahterakan". Sebuah visi yang terasa merakyat, low profile dan menjanjikan harapan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat. Visi tersebut kemudian diuraikan melalui empat misi, mulai dari (1) mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan, (2) membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata, (3) mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan keuangan daerah, dan (4) meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, berlandaskan nilai-nilai agama.
Keindahan kalimat dalam visi dan misi di atas menjadi tantangan dan ujian tersendiri untuk pemimpin kita ini. Nur-Yuyun berharap akan mampu merubah paradigma pemerintah sebagai penguasa menjadi pemerintah sebagai pelayan. Pemerintah bertekad tidak lagi mengelola kota ini dengan wajah angker dan tangan besi, tetapi dengan senyum dan sapaan yang simpatik. Tidak hanya mengandalkan senyum dan sapaan ramah, tapi tekad untuk mewujudkan good governance juga menjadi cita-cita yang ingin diwujudkan. Karena, hanya dengan good governance, dengan keempat pilarnya, yaitu transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan partisipatif, kesejahteraan warga depok baru akan terwujud, sebagai pengejawentahan dari visi dan misi.
Waktu dua tahun ternyata belum cukup untuk dapat memberikan perubahan yang berarti. Beberapa prestasi penting memang patut dibanggakan, seperti lepasnya kota ini dari predikat kota terkotor, pengakuan KPK dan Bapenas terhadap transparansi yang dilakukan dalam proses pertenderan, bantuan santunan kematian sebesar 2 juta bagi setiap warga yang meninggal, prestasi pelajar depok dalam olimpiade tingkat propinsi dan nasional, gerakan RW Siaga yang menjadikan Depok sebagai kota terdepan dalam sektor ini, pemenangan program PPK IPM, transparansi dalam proses penerimaan CPNS, dan beberapa prestasi lainnya, menunjukkan pemerintahan ini cukup bisa diandalkan.
Namun, sederet prestasi tersebut ternyata belum mampu membuat rakyat Depok tersenyum lega dan merasa memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan di hadapan kota-kota lain di negara ini. Saat berbagai prestasi tersebut diukir, sebagian besar masyarakat masih harus merasakan ‘nikmatnya’ jalan berlubang setiap hari. Saat sebagian warga Depok merasakan indahnya bertempat tinggal di perumahan-perumahan mewah, sebagian lain masih harus tinggal di rumah beralaskan tanah dan dinding bambu. Saat wisata kuliner semakin marak di ruas margonda, sebagian masyarakat masih berjuang mati-matian untuk mendapatkan sesuap dua suap nasi untuk mengisi perutnya setiap hari. Dalam aspek pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, perijinan, dan lain sebagainya, kinerja aparat pemerintahan masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Mental sebagai penguasa masih mendominasi sebagian besar aparat, dibanding mental sebagai pelayan rakyat. Jargon ‘jika bisa dipersulit, mengapa dipermudah’ nampaknya belum hilang dari wajah birokrat depok.
Sekali lagi, di tengah berbagai prestasi yang dicapai, secara umum kinerja pemerintahan ini masih belum optimal. Jika diberikan nilai, mungkin nilainya masih 6 atau 6,5. Untuk perbaikan kondisi yang akan datang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pilih satu atau dua fokus capaian yang ingin diraih dalam 1-2 tahun ke depan. Misalnya, fokus pada problema penanganan kemiskinan. Diawali dengan menjadikan gerakan pengentasan kemiskinan sebagai sebuah gerakan pemkot, kemudian diikuti dengan sosialisasi yang masif dan intensif utk mengajak 1,3 juta warga depok bersama-sama menjadikan problem ini sebagai problem bersama, untuk mengentaskan 124 ribu (data Bapeda, 2006) warga miskin di depok.
Kedua, pembentukan komunitas-komunitas warga untuk mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan agar lebih efektif. Komunitas atau forum-forum warga ini akan dapat menjadi mitra pemerintah yang positif dalam menyelesaikan berbagai problema yang ada di masyarakat. Ketiga, proses monitoring dan evaluasi yang intensif dan kontinyu untuk memastikan bahwa program yang dicanangkan berjalan dengan efektif. Jika perlu, libatkan komponen atau komunitas masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah.
Jika ketiga hal di atas dapat dilakukan oleh pemerintahan Nur-Yuyun, kita yakin Depok akan memiliki satu atau dua poin keunggulan, sebagaimana Jembrana, Sragen, Balikpapan, Gorontalo, masing-masing memiliki produk/karya unggulannya, yang membuat kota-kota tersebut selalu menjadi referensi atas sebuah prestasi. Allahu a’lam.
Visi Depok -- Membangun Depok Berbudaya
Membangun Kota Depok yang Berbudaya
Konon dahulu kala jalan margonda raya, sebagai etalase kota, memang tidak pantas menjadi wajah kota. Kemacetan sangat parah, bukan lagi terjadi pada jam-jam sibuk, tapi juga pada jam-jam biasa, hampir 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Para angkutan kota biasa menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, sebagaimana para penumpangnya juga biasa menyetop angkot dari berbagai lokasi yang mereka kehendaki. Mereka tidak peduli dengan halte yang sudah disediakan pemerintah untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Mereka juga tidak peduli dengan akibat yang ditimbulkan berupa antrian panjang kendaraan di belakang angkot yang dihentikannya. Prinsipnya, saya kerjakan apa yang saya ingin lakukan, bukan apa yang seharusnya saya lakukan. Daripada berjalan kaki menuju halte bis yang jaraknya 10-20 meter, yang akan membuat kaki pegal-pegal dan sakit linu, para penumpang lebih suka menghentikan angkot persis di hadapannya. Mereka yakin sopir angkot akan menghentikan kendaraannya sesuai dengan keinginan penumpang. Itulah mental dan budaya warga depok jaman dulu kala.
Jaman dahulu, etalase kota ini juga dipenuhi oleh pot-pot penghias jalan yang dibuat tanpa insting keindahan dan kerapihan. Pot-pot itu dibuat asal jadi, tanpa pernah dipikirkan nilai estetikanya. Pilihan warna yang diambil nampak tidak memiliki selera keindahan yang memadai. Selain itu, dengan keberadaan para pengemis dan anak jalanan yang semakin banyak, para pedagang kaki lima yang tidak pernah rela membiarkan setiap inci trotoar tanpa gelar dagangan, cermin wajah kota ini semakin semrawut dan amburadul. Jika hujan turun, kondisi jalan ini semakin ‘bopeng’, karena munculnya genangan air yang siap menerkam setiap kendaraan yang melaluinya. Sampah yang bertumpuk di pinggir jalan tanpa sungkan berebut untuk tumpah ke jalan yang berisi genangan air.
Itulah wajah depok jaman dahulu kala. Suatu jaman dimana mayoritas urusan di pemerintahan sering dijadikan lahan intrik politik oleh berbagai pihak. Jangan dulu berharap untuk bekerja profesional, bekerja minimal juga belum tentu mereka lakukan. Berbagai macam alasan dapat mereka berikan, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Intinya, semua itu berpangkal dari prasangka dan praduga buruk yang sudah dicap sejak awal. Prasangka buruk yang secara terus menerus dihembus-hembuskan oleh berbagai pihak yang tidak rela dan ikhlas dengan kondisi yang ada, yang senantiasa mencari celah dan perkara yang dapat dijadikan komoditas politik. Akibatnya, berbagai proses menuju penataan kota yang lebih baik seringkali dipolitisir, sehingga menghambat upaya-upaya perbaikan kondisi masyarakat.
Sekarang, tahun 2015. Kita sudah memiliki wajah kota depok yang berbudaya. Memasuki kota Depok melalui jalan margonda kita akan memasuki sebuah kawasan yang bersih, hijau, asri, indah dan nyaman. Taman yang terhampar membatasi dua lajur yang ada ditata dengan sangat cantik. Jalannya mulus dan lancar, pedestrian dan trotoar tertata rapih, tidak ada pengemis dan anak jalanan berkeliaran, toko-toko berjajar dengan indahnya tanpa ada pedagang kaki lima yang mengambil alih fungsi trotoar menjadi pasar. Tidak ada bunyi klakson bersahut-sahutan meneriaki mobil lain yang berhenti mendadak di depannya.
Budaya tertib sudah terbangun dengan baik. Angkutan kota mengantri dengan rapi di setiap halte pemberhentian. Mereka sudah lama meninggalkan kebiasaan berhenti di sembarang tempat untuk mengangkut penumpangnya. Para penumpang kendaraan umum juga sudah disiplin untuk naik dan turun dari halte yang disediakan. Tidak nampak aparat kepolisian di jalan untuk mengatur kondisi lalu lintas, karena memang ketertiban sudah menjadi budaya warga depok, sehingga tidak diperlukan lagi pengawasan dari aparat. Kesadaran warga untuk membuang sampah sudah terbangun. Kotak sampah terletak di sepanjang jalan margonda, untuk mencegah warga membuang sampah di sembarang tempat. Sehingga, meskipun hujan turun dengan deras, tidak ada genangan air yang tumpah ke jalan.
Problemnya, transisi dari depok jaman dulu menuju depok yang berbudaya tidaklah mudah. Pemerintahan kota Bogota saja membutuhkan waktu 10 tahun untuk merubah predikat dari kota miskin dan terbelakang menjadi kota yang berbudaya. Yang pertama dan utama harus dilakukan adalah membangun kecintaan dan kebanggaan warga ini terhadap kotanya. Jika perasaan cinta dan bangga sudah terbangun, rasa kepedulian untuk memecahkan semua masalah bersama-sama akan muncul. Semua persoalan akan dipikirkan bersama, dibahas bersama, dan dijadikan topik bersama untuk dicarikan solusinya. Kecintaan akan memunculkan perasaan senang jika dapat melibatkan diri dan berkontribusi dalam proses pembangunan. Memang tidak mudah untuk membangun kecintaan dan kebanggaan warga terhadap kotanya. Namun upaya dan kerja keras untuk mencapai perkara pertama dan utama ini harus terus menerus dilakukan dengan serius dan konsisten. Pemerintah tentunya menjadi pihak yang harus mengambil inisiatif pertama untuk memulainya. Allahu a’lam bishawab.
=Prihandoko=
Konon dahulu kala jalan margonda raya, sebagai etalase kota, memang tidak pantas menjadi wajah kota. Kemacetan sangat parah, bukan lagi terjadi pada jam-jam sibuk, tapi juga pada jam-jam biasa, hampir 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Para angkutan kota biasa menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, sebagaimana para penumpangnya juga biasa menyetop angkot dari berbagai lokasi yang mereka kehendaki. Mereka tidak peduli dengan halte yang sudah disediakan pemerintah untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Mereka juga tidak peduli dengan akibat yang ditimbulkan berupa antrian panjang kendaraan di belakang angkot yang dihentikannya. Prinsipnya, saya kerjakan apa yang saya ingin lakukan, bukan apa yang seharusnya saya lakukan. Daripada berjalan kaki menuju halte bis yang jaraknya 10-20 meter, yang akan membuat kaki pegal-pegal dan sakit linu, para penumpang lebih suka menghentikan angkot persis di hadapannya. Mereka yakin sopir angkot akan menghentikan kendaraannya sesuai dengan keinginan penumpang. Itulah mental dan budaya warga depok jaman dulu kala.
Jaman dahulu, etalase kota ini juga dipenuhi oleh pot-pot penghias jalan yang dibuat tanpa insting keindahan dan kerapihan. Pot-pot itu dibuat asal jadi, tanpa pernah dipikirkan nilai estetikanya. Pilihan warna yang diambil nampak tidak memiliki selera keindahan yang memadai. Selain itu, dengan keberadaan para pengemis dan anak jalanan yang semakin banyak, para pedagang kaki lima yang tidak pernah rela membiarkan setiap inci trotoar tanpa gelar dagangan, cermin wajah kota ini semakin semrawut dan amburadul. Jika hujan turun, kondisi jalan ini semakin ‘bopeng’, karena munculnya genangan air yang siap menerkam setiap kendaraan yang melaluinya. Sampah yang bertumpuk di pinggir jalan tanpa sungkan berebut untuk tumpah ke jalan yang berisi genangan air.
Itulah wajah depok jaman dahulu kala. Suatu jaman dimana mayoritas urusan di pemerintahan sering dijadikan lahan intrik politik oleh berbagai pihak. Jangan dulu berharap untuk bekerja profesional, bekerja minimal juga belum tentu mereka lakukan. Berbagai macam alasan dapat mereka berikan, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Intinya, semua itu berpangkal dari prasangka dan praduga buruk yang sudah dicap sejak awal. Prasangka buruk yang secara terus menerus dihembus-hembuskan oleh berbagai pihak yang tidak rela dan ikhlas dengan kondisi yang ada, yang senantiasa mencari celah dan perkara yang dapat dijadikan komoditas politik. Akibatnya, berbagai proses menuju penataan kota yang lebih baik seringkali dipolitisir, sehingga menghambat upaya-upaya perbaikan kondisi masyarakat.
Sekarang, tahun 2015. Kita sudah memiliki wajah kota depok yang berbudaya. Memasuki kota Depok melalui jalan margonda kita akan memasuki sebuah kawasan yang bersih, hijau, asri, indah dan nyaman. Taman yang terhampar membatasi dua lajur yang ada ditata dengan sangat cantik. Jalannya mulus dan lancar, pedestrian dan trotoar tertata rapih, tidak ada pengemis dan anak jalanan berkeliaran, toko-toko berjajar dengan indahnya tanpa ada pedagang kaki lima yang mengambil alih fungsi trotoar menjadi pasar. Tidak ada bunyi klakson bersahut-sahutan meneriaki mobil lain yang berhenti mendadak di depannya.
Budaya tertib sudah terbangun dengan baik. Angkutan kota mengantri dengan rapi di setiap halte pemberhentian. Mereka sudah lama meninggalkan kebiasaan berhenti di sembarang tempat untuk mengangkut penumpangnya. Para penumpang kendaraan umum juga sudah disiplin untuk naik dan turun dari halte yang disediakan. Tidak nampak aparat kepolisian di jalan untuk mengatur kondisi lalu lintas, karena memang ketertiban sudah menjadi budaya warga depok, sehingga tidak diperlukan lagi pengawasan dari aparat. Kesadaran warga untuk membuang sampah sudah terbangun. Kotak sampah terletak di sepanjang jalan margonda, untuk mencegah warga membuang sampah di sembarang tempat. Sehingga, meskipun hujan turun dengan deras, tidak ada genangan air yang tumpah ke jalan.
Problemnya, transisi dari depok jaman dulu menuju depok yang berbudaya tidaklah mudah. Pemerintahan kota Bogota saja membutuhkan waktu 10 tahun untuk merubah predikat dari kota miskin dan terbelakang menjadi kota yang berbudaya. Yang pertama dan utama harus dilakukan adalah membangun kecintaan dan kebanggaan warga ini terhadap kotanya. Jika perasaan cinta dan bangga sudah terbangun, rasa kepedulian untuk memecahkan semua masalah bersama-sama akan muncul. Semua persoalan akan dipikirkan bersama, dibahas bersama, dan dijadikan topik bersama untuk dicarikan solusinya. Kecintaan akan memunculkan perasaan senang jika dapat melibatkan diri dan berkontribusi dalam proses pembangunan. Memang tidak mudah untuk membangun kecintaan dan kebanggaan warga terhadap kotanya. Namun upaya dan kerja keras untuk mencapai perkara pertama dan utama ini harus terus menerus dilakukan dengan serius dan konsisten. Pemerintah tentunya menjadi pihak yang harus mengambil inisiatif pertama untuk memulainya. Allahu a’lam bishawab.
=Prihandoko=
Visi Depok -- Setahun Pemerintahan NMI
Setahun Depok di Bawah Pemerintahan Nur Mahmudi Isma’il
Setelah melalui perjalanan panjang nan melelahkan, sejak ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Depok pada 26 Juni 2005 oleh KPUD, sampai keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Desember 2005, akhirnya Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2006-2011 pada 26 Januari 2006. Barangkali ini sebuah proses pilkada yang paling dramatis di negara ini.
Kemenangan ini mengisyaratkan kepercayaan publik Depok terhadap pasangan ini. Kercayaan ini muncul, selain karena faktor dukungan para pendukung partai pengusung (PKS), kedua figur ini (Nur Mahmudi & Yuyun Wirasaputra) juga mempunyai kapasitas dan kompetensi yang memadai yang diharapkan mampu membawa Depok ke arah yang lebih baik. Faktor kepercayaan ini menjadi modal terkuat dari pemerintahan Depok saat ini.
Meskipun mendapat legitimasi yang sangat kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, namun perjalanan pemerintahan pasca pelantikan ternyata tidak lebih rumit daripada pra pelantikan. Berbagai gangguan dan hambatan masih terus terjadi. Sebagian pihak masih belum bisa menerima kemenangan ini. Berbagai program dan kebijakan pimpinan daerah senantiasa menjadi sasaran tembak untuk dipersoalkan. Sayangnya, secara substansial dan prosedural berbagai perkara yang dipersoalkan tersebut dinilai tidak signifikan oleh berbagai kalangan.
Jika dilakukan evaluasi setahun pemerintahan baru ini, kita menemukan berbagai perubahan telah dilakukan. Predikat kota terkotor yang diperoleh Depok pada akhir tahun 2005, telah berhasil diperbaiki. Program Sistem Pengolahan Sampah Terpadu (Sipesat) yang digulirkan mempunyai peran penting dalam merubah status terkotor tersebut. Padahal masih banyak kota dan kabupaten lain di negara ini yang tidak bisa menyelesaikan problem penanganan sampah. Selain itu, perbaikan jalan telah dilakukan di berbagai ruas jalan di Depok ini. Di samping itu, tambahan kesejahteraan bagi perangkat RT/RW telah dapat diwujudkan.
Di sektor penegakan hukum dan aturan, pengelolaan pertenderan proyek tidak lagi didominasi oleh sekelompok kecil orang. Berbagai pungutan yang selama ini menjadi kebiasaan secara berangsur dapat dikurangi dan dihapuskan.
Di sektor ekonomi, beberapa program dari pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh sekelompok pelaku bisnis, khususnya para pengusaha kecil dan menengah (UKM). Di sektor pendidikan, pada tingkat sekolah dasar, penduduk dapat mencicipi pendidikan tanpa dipungut biaya.
Di samping berbagai kesuksesan yang sudah dapat dicapai, berbagai kelemahan dan kekurangan masih terdapat di sana sini. Problem transportasi dengan kemacetan yang nyaris 24 jam di jalan-jalan utama masih menjadi hal yang menyusahkan warga. Tingkat pengangguran dan kemiskinan di kota ini masih relatif tinggi. Tingkat konsumsi dan pemakaian barang haram, seperti obat-obatan terlarang dan narkoba juga masih menjadi problem yang belum dapat dituntaskan. Perilaku dan budaya masyarakat dalam urusan sampah juga masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar.
Setelah mengamati berbagai capaian dan kekurangan dalam pemerintahan kota Depok ini, kita masih dapat menaruh harapan terhadap pasangan Nur Mahmudi dan Yuyun Wirasaputra ini untuk mampu membenahi kota ini menjadi lebih baik. Segala kebaikan yang sudah dicapai harus terus dikembangkan dan disempurnakan, sedangkan berbagai kekurangan yang ada harus segera diperbaiki.
Sebagai bagian dari pemerintahan kota, DPRD Depok juga harus mengambil peran yang positif dan konstruktif untuk kelancaran proses pembangunan kota ini. Kepentingan masyarakat banyak haruslah lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Selain itu, dukungan berbagai elemen masyarakat, seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, FPI, dan berbagai unsur lainnya diperlukan juga untuk menciptakan suasana kota dan masyarakat Depok yang lebih baik. Sudah saatnya semua elemen elit pemerintahan dan unsur-unsur masyarakat bersatu padu bergandeng tangan menyongsong hari depan Depok yang lebih cerah, adil dan sejahtera.
=Prihandoko=
Setelah melalui perjalanan panjang nan melelahkan, sejak ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Depok pada 26 Juni 2005 oleh KPUD, sampai keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Desember 2005, akhirnya Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2006-2011 pada 26 Januari 2006. Barangkali ini sebuah proses pilkada yang paling dramatis di negara ini.
Kemenangan ini mengisyaratkan kepercayaan publik Depok terhadap pasangan ini. Kercayaan ini muncul, selain karena faktor dukungan para pendukung partai pengusung (PKS), kedua figur ini (Nur Mahmudi & Yuyun Wirasaputra) juga mempunyai kapasitas dan kompetensi yang memadai yang diharapkan mampu membawa Depok ke arah yang lebih baik. Faktor kepercayaan ini menjadi modal terkuat dari pemerintahan Depok saat ini.
Meskipun mendapat legitimasi yang sangat kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, namun perjalanan pemerintahan pasca pelantikan ternyata tidak lebih rumit daripada pra pelantikan. Berbagai gangguan dan hambatan masih terus terjadi. Sebagian pihak masih belum bisa menerima kemenangan ini. Berbagai program dan kebijakan pimpinan daerah senantiasa menjadi sasaran tembak untuk dipersoalkan. Sayangnya, secara substansial dan prosedural berbagai perkara yang dipersoalkan tersebut dinilai tidak signifikan oleh berbagai kalangan.
Jika dilakukan evaluasi setahun pemerintahan baru ini, kita menemukan berbagai perubahan telah dilakukan. Predikat kota terkotor yang diperoleh Depok pada akhir tahun 2005, telah berhasil diperbaiki. Program Sistem Pengolahan Sampah Terpadu (Sipesat) yang digulirkan mempunyai peran penting dalam merubah status terkotor tersebut. Padahal masih banyak kota dan kabupaten lain di negara ini yang tidak bisa menyelesaikan problem penanganan sampah. Selain itu, perbaikan jalan telah dilakukan di berbagai ruas jalan di Depok ini. Di samping itu, tambahan kesejahteraan bagi perangkat RT/RW telah dapat diwujudkan.
Di sektor penegakan hukum dan aturan, pengelolaan pertenderan proyek tidak lagi didominasi oleh sekelompok kecil orang. Berbagai pungutan yang selama ini menjadi kebiasaan secara berangsur dapat dikurangi dan dihapuskan.
Di sektor ekonomi, beberapa program dari pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh sekelompok pelaku bisnis, khususnya para pengusaha kecil dan menengah (UKM). Di sektor pendidikan, pada tingkat sekolah dasar, penduduk dapat mencicipi pendidikan tanpa dipungut biaya.
Di samping berbagai kesuksesan yang sudah dapat dicapai, berbagai kelemahan dan kekurangan masih terdapat di sana sini. Problem transportasi dengan kemacetan yang nyaris 24 jam di jalan-jalan utama masih menjadi hal yang menyusahkan warga. Tingkat pengangguran dan kemiskinan di kota ini masih relatif tinggi. Tingkat konsumsi dan pemakaian barang haram, seperti obat-obatan terlarang dan narkoba juga masih menjadi problem yang belum dapat dituntaskan. Perilaku dan budaya masyarakat dalam urusan sampah juga masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar.
Setelah mengamati berbagai capaian dan kekurangan dalam pemerintahan kota Depok ini, kita masih dapat menaruh harapan terhadap pasangan Nur Mahmudi dan Yuyun Wirasaputra ini untuk mampu membenahi kota ini menjadi lebih baik. Segala kebaikan yang sudah dicapai harus terus dikembangkan dan disempurnakan, sedangkan berbagai kekurangan yang ada harus segera diperbaiki.
Sebagai bagian dari pemerintahan kota, DPRD Depok juga harus mengambil peran yang positif dan konstruktif untuk kelancaran proses pembangunan kota ini. Kepentingan masyarakat banyak haruslah lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Selain itu, dukungan berbagai elemen masyarakat, seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, FPI, dan berbagai unsur lainnya diperlukan juga untuk menciptakan suasana kota dan masyarakat Depok yang lebih baik. Sudah saatnya semua elemen elit pemerintahan dan unsur-unsur masyarakat bersatu padu bergandeng tangan menyongsong hari depan Depok yang lebih cerah, adil dan sejahtera.
=Prihandoko=
Visi Depok -- Dengan IT Menghapuskan KKN
Dengan IT Menuju Kota Depok yang Bebas Korupsi dan Melayani Masyarakat dengan Lebih Baik
Korupsi telah menjadi musuh besar bangsa ini. Pemerintah beserta seluruh komponen masyarakat telah bersepakat untuk memberantas habis semua perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sebab perbuatan buruk tersebut telah menjadi penyebab terbesar keterpurukan bangsa ini. Untuk tahun 2005, menurut Lembaga Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menduduki peringkat ke 137 dari 159 negara yang disurvei. Hal ini menandakan prestasi korupsi negara kita masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
Salah satu kendala besar bagi banyak bangsa dalam memberantas korupsi adalah karena tidak adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Padahal, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses yg ada. Hal ini dapat dilihat di berbagai negara maju, dimana transparansi menjadi salah satu faktor penting yg menciptakan kesuksesan pemberantasan korupsi. Dengan transparansi, publik mengetahui hak dan tanggung jawab mereka, dan tindakan apa yang telah diambil pemerintah dalam melayani mereka secara terbuka.
Salah satu strategi penting yang dapat mendukung terciptanya transparansi guna mencegah perilaku KKN adalah melalui pembangunan e-government yang berbasis Teknologi Informasi (TI). Melalui pembangunan e-government, diharapkan terjadi proses transformasi budaya kerja pemerintahan menuju budaya yang berkualitas yang akan mendorong terciptanya transparansi, mengurangi jarak tempuh dan memberdayakan publik untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelayanan pemerintahan.
Untuk dapat melakukan transformasi e-government, political will dari pimpinan daerah menjadi faktor utama yang dapat menjadi pemicu bagi berjalan dan suksesnya proses transformasi. Selanjutnya, kesiapan dari pegawai pemerintahan, regulasi, dukungan elemen masyarakat dan kalangan masyarakat luas sangat diperlukan.
Dengan e-government, cara baru dan budaya baru terhadap proses interaksi pemerintah dan rakyat akan terbangun. Cara baru ini akan mengedepankan proses transparansi/keterbukaan, kejelasan waktu, kejelasan biaya dan proses yang terjadi, sehingga akan menghilangkan budaya tertutup dan biaya siluman. Kesuksesan e-government membutuhkan perubahan fundamental bagaimana pemerintahan bekerja, dan bagaimana masyarakat memandang cara pemerintah dalam memberikan layanan bagi mereka. Untuk membangun e-government yang efektif dan efisien, pemerintah harus melibatkan stakeholder penting di luar pemerintahan seperti kalangan pengusaha, asosiasi, akademisi, dan LSM. Tanpa keterlibatan mereka, penerapan e-government tidak akan berhasil, sebab publik tidak akan merespon sebuah sistem yang tidak dapat membantu mereka.
Untuk mencapai kesuksesan dalam transformasi e-government, terdapat lima aspek yang harus dilakukan, yaitu reformasi proses, kepemimpinan, investasi strategik, kolaborasi dan keterlibatan publik. Apabila kelima komponen ini dilakukan dengan baik, maka keberhasilan transformasi e-government akan memberikan efek berganda, baik bagi pemerintahan, maupun bagi masyarakat secara umum. Bagi pemerintahan, efektifitas dan efisiensi dari proses pelayanan publik akan tercapai, sedangkan bagi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan sehingga menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih adil akan dapat mereka rasakan. Kepuasan kedua pihak ini pada akhirnya akan menciptakan suasana kota yang kondusif, dimana antara pemerintah dan masyarakat akan saling membantu dan mendukung demi terwujudnya kota yang adil, makmur dan sejahtera.
Sejak memiliki kepemimpinan baru, tanggal 26 Januari lalu, komitmen Walikota Depok untuk menegakkan disiplin dan menghapus budaya KKN secara bertahap sudah mulai bergulir, meskipun belum dapat dirasakan dampaknya saat ini, namun komitmen penuh tersebut Insya Allah akan dapat dirasakan hasilnya dalam waktu-waktu mendatang. Tekad dan komitmen ini, apabila didukung dengan sarana dan prasarana, serta dukungan dari berbagai pihak yang memadai, maka akan dapat mewujudkan harapan dan keinginan seluruh warga Depok akan terciptanya kota yang bersih, ramah dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Depok. Semoga.
Dr. Prihandoko, MIT
Sekretaris Program Doktor Teknologi Informasi
Universitas Gunadarma, Depok
Korupsi telah menjadi musuh besar bangsa ini. Pemerintah beserta seluruh komponen masyarakat telah bersepakat untuk memberantas habis semua perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sebab perbuatan buruk tersebut telah menjadi penyebab terbesar keterpurukan bangsa ini. Untuk tahun 2005, menurut Lembaga Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menduduki peringkat ke 137 dari 159 negara yang disurvei. Hal ini menandakan prestasi korupsi negara kita masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
Salah satu kendala besar bagi banyak bangsa dalam memberantas korupsi adalah karena tidak adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Padahal, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses yg ada. Hal ini dapat dilihat di berbagai negara maju, dimana transparansi menjadi salah satu faktor penting yg menciptakan kesuksesan pemberantasan korupsi. Dengan transparansi, publik mengetahui hak dan tanggung jawab mereka, dan tindakan apa yang telah diambil pemerintah dalam melayani mereka secara terbuka.
Salah satu strategi penting yang dapat mendukung terciptanya transparansi guna mencegah perilaku KKN adalah melalui pembangunan e-government yang berbasis Teknologi Informasi (TI). Melalui pembangunan e-government, diharapkan terjadi proses transformasi budaya kerja pemerintahan menuju budaya yang berkualitas yang akan mendorong terciptanya transparansi, mengurangi jarak tempuh dan memberdayakan publik untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelayanan pemerintahan.
Untuk dapat melakukan transformasi e-government, political will dari pimpinan daerah menjadi faktor utama yang dapat menjadi pemicu bagi berjalan dan suksesnya proses transformasi. Selanjutnya, kesiapan dari pegawai pemerintahan, regulasi, dukungan elemen masyarakat dan kalangan masyarakat luas sangat diperlukan.
Dengan e-government, cara baru dan budaya baru terhadap proses interaksi pemerintah dan rakyat akan terbangun. Cara baru ini akan mengedepankan proses transparansi/keterbukaan, kejelasan waktu, kejelasan biaya dan proses yang terjadi, sehingga akan menghilangkan budaya tertutup dan biaya siluman. Kesuksesan e-government membutuhkan perubahan fundamental bagaimana pemerintahan bekerja, dan bagaimana masyarakat memandang cara pemerintah dalam memberikan layanan bagi mereka. Untuk membangun e-government yang efektif dan efisien, pemerintah harus melibatkan stakeholder penting di luar pemerintahan seperti kalangan pengusaha, asosiasi, akademisi, dan LSM. Tanpa keterlibatan mereka, penerapan e-government tidak akan berhasil, sebab publik tidak akan merespon sebuah sistem yang tidak dapat membantu mereka.
Untuk mencapai kesuksesan dalam transformasi e-government, terdapat lima aspek yang harus dilakukan, yaitu reformasi proses, kepemimpinan, investasi strategik, kolaborasi dan keterlibatan publik. Apabila kelima komponen ini dilakukan dengan baik, maka keberhasilan transformasi e-government akan memberikan efek berganda, baik bagi pemerintahan, maupun bagi masyarakat secara umum. Bagi pemerintahan, efektifitas dan efisiensi dari proses pelayanan publik akan tercapai, sedangkan bagi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan sehingga menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih adil akan dapat mereka rasakan. Kepuasan kedua pihak ini pada akhirnya akan menciptakan suasana kota yang kondusif, dimana antara pemerintah dan masyarakat akan saling membantu dan mendukung demi terwujudnya kota yang adil, makmur dan sejahtera.
Sejak memiliki kepemimpinan baru, tanggal 26 Januari lalu, komitmen Walikota Depok untuk menegakkan disiplin dan menghapus budaya KKN secara bertahap sudah mulai bergulir, meskipun belum dapat dirasakan dampaknya saat ini, namun komitmen penuh tersebut Insya Allah akan dapat dirasakan hasilnya dalam waktu-waktu mendatang. Tekad dan komitmen ini, apabila didukung dengan sarana dan prasarana, serta dukungan dari berbagai pihak yang memadai, maka akan dapat mewujudkan harapan dan keinginan seluruh warga Depok akan terciptanya kota yang bersih, ramah dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Depok. Semoga.
Dr. Prihandoko, MIT
Sekretaris Program Doktor Teknologi Informasi
Universitas Gunadarma, Depok
Publikasi Makalah
1. Prihandoko, Borhanuddin M. Ali, Muhamed Hadi Habaebi, V Prakash,”An Adaptive End-to-End QoS Management for Multimedia Applications over Wireless ATM Network,” IEEE Proceeding of TENCON 2000, Kuala Lumpur, Malaysia, August 2000.
2. Prihandoko, Borhanuddin Mohd Ali, Sabira Khatun, Ashraf G Abdalla, V. Prakash,”An Adaptive Admission Control for Maintaining End-to-End QoS over Wireless ATM Network,” IEEE Proceeding of SCOReD 2001, Kuala Lumpur, Malaysia, February 2001.
3. Prihandoko, Borhanuddin Mohd Ali, Sabira Khatun, Ashraf G Abdalla,”An Adaptive End-to-End QoS Controller for Wireless ATM Network,”, IEEE Proceeding of NCTT 2000, Johor Bahru, Malaysia, December 2000.
4. Prihandoko, Borhanuddin Mohd Ali, Sabira Khatun, V.Prakash ,”Call Admission Control Scheme for CBR and Real-time VBR in Wireless ATM Network,”, IEEE Proceeding of MICC 2001, Kuala Lumpur, Malaysia, October 2001.
5. Prihandoko, Mohd Hadi Habaebi, Borhanuddin Mohd Ali,”Priority-Based Call Admission Control and Bandwidth Reservation Scheme for QoS Provisioning in Multimedia Wireless Networks,” Proceeding of Asian Mobile Conference 2002, Langkawi, Malaysia, May 2002.
6. Prihandoko, Mohd Hadi Habaebi, Borhanuddin Mohd Ali,” A Priority Based Bandwidth Reservation Scheme for QoS Provisioning over Multimedia Wireless Networks,” Proceeding of World Engineering Congress 2002, Serawak, Malaysia, July 2002.
7. Prihandoko, Mohd Hadi Habaebi, Borhanuddin Mohd Ali,” Adaptive Call Admission Control for QoS Provisioning in Wireless Multimedia Networks,” Computer Communications Journal Vol 26 Issue 14, pp 1560-1569, Elsevier Publisher, September 2003.
8. Kandasamy S., Prihandoko, Borhanuddin Md.Ali, V.Prakash and Ratna Kalos, “Improved Handoff Call Dropping Probability (HCDP) in Adaptive Quality of Service (AdQoS) in Multimedia Wireless Networks using Hierarchical Cellular Approach”, Proc. IEEE NCTT2003, Shah Alam, Malaysia, pp.127-131, January 2003.
9. Kandasamy, S., Prihandoko., Mohd. Ali, B., Veeraraghavan, P. and Kalos, R. (2003). “New Call Blocking Probability (NCBP) in Improved Adaptive Quality of Service (AdQoS) for Wireless Multimedia Communications using Hierarchical Cellular Approach”, The 9th Asia-Pacific Conference on Communication (APCC 2003), Penang, Malaysia, IEEE, 2003.
10. Prihandoko, Borhanuddin Mohd Ali, Mohd Hadi Habaebi,” Quality of Service Management for Mobile Multimedia Applications over Wireless ATM Networks,” Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer Nomor 2 Jilid 8, Gunadarma University, Indonesia, Agustus 2003.
11. Prihandoko, Mohd Hadi Habaebi, Borhanuddin Mohd Ali,” Utilizing Signal Measurement in Bandwidth Reservation Scheme for QoS Provisioning in Multimedia Wireless Networks”, Malaysian Journal of Computer Science Vol. 16 No. 2, University of Malaya, December 2003.
12. Prihandoko, Habaebi M.H, Ali B.M.,”Aggregate History of User Mobility Pattern for QoS Provisioning in Multimedia Wireless Networks”, International Journal of Wireless Information Networks Vol. 11, No. 1, pp. 19-27(9), Kluwer Academic Publishers, January 2004
13. Prihandoko, ”User Mobility Prediction in Bandwidth Reservation Scheme for Supporting QoS Provisioning in Multimedia Wireless Networks”, Proceeding Seminar Ilmiah Nasional KOMMIT 2004, Vol 3, pp. 806-814, Gunadarma University, August 2004.
14. Bertalya & Prihandoko, “Pendekatan Retrieval Citra Berbasis Content pada Database Citra Medis”, Proceeding Seminar Ilmiah Nasional dan Sistem Intelijen (KOMMIT), vol 4 : 133-139, 2006
15. Bertalya & Prihandoko, “Klasifikasi Citra Medis Melalui Proses Segmentasi Objek dan Ekstraksi Fitur”, Proceeding National Conference on Computer Science & Information Technology (NACSIT), pp : 314-317, Januari 2007
16. Karmilasari & Prihandoko, “Analisis Penggunaan Teknik Mosaik Citra Wajah Panoramik dalam Pengenalan Wajah 2D”, Proceeding, National Conference on Computer Science & Information Technology 2007, UI, Jakarta, Januari 2007.
17. Lussiana ETP., Prihandoko, Deteksi Tepi untuk Citra Seismik, Proceeding Seminar Nasional Riset Teknologi Informasi – SRITI 2006, Yogyakarta, 1 Juli 2006.
18. Lussiana ETP., Prihandoko, Yuhilza Hanum, Menentukan Ciri Citra Seismik Menggunakan Gradient Structure Tensor, Proceeding Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2006), Depok, 23-24 Agustus 2006.
19. Lussiana ETP., Prihandoko, Yuhilza Hanum, Feature Extraction of 2D Seismic Image Using Gradient Structure Tensor, Proceeding Information and Communication Technology Seminar (ICTS) 2006, Surabaya, 29 August 2006.
20. Karmilasari, Prihandoko, Analisis Penggunaan Teknik Mosaik Citra Wajah Panoramik dalam Pengenalan Wajah 2D, Proceeding, National Conference on Computer Science & Information Technology 2007, Fasilkom –UI, Depok, , 29-30 Januari 2007.
21. Bertalya, Prihandoko. Texture Features and Similarity Measurement in the Classification of Medical Image. Proceeding of the 3rd Information and Communication Technology Seminar (ICTS). International Seminar 2007. pp : 387-391
22. Bertalya, Prihandoko, Djati Kerami. Penggunaan Fitur Tekstur Lokal pada Klasifikasi Citra X-ray . Proceeding Seminar Ilmiah Nasional dan Sistem Intelijen (KOMMIT)). vol 5 (2008). pp : 359-365.
23. Bertalya, Prihandoko, Djati Kerami, TB. Maulana Kusuma. Classification of X-ray Images Using Grid Approach. The 4th IEEE International Conference SITIS 2008. Universite de Bourgogne and Gunadarma University. Bali-Indonesia. November 30th –3rd December 2008.
24. Bertalya, Prihandoko, TB. Maulana Kusuma. Klasifikasi Citra X-ray Menggunakan Kode Freeman. Seminar Ilmiah Ilmu Komputer Nasional 2008. Universitas Pelita Harapan. Jakarta. 13-14 November 2008.
2. Prihandoko, Borhanuddin Mohd Ali, Sabira Khatun, Ashraf G Abdalla, V. Prakash,”An Adaptive Admission Control for Maintaining End-to-End QoS over Wireless ATM Network,” IEEE Proceeding of SCOReD 2001, Kuala Lumpur, Malaysia, February 2001.
3. Prihandoko, Borhanuddin Mohd Ali, Sabira Khatun, Ashraf G Abdalla,”An Adaptive End-to-End QoS Controller for Wireless ATM Network,”, IEEE Proceeding of NCTT 2000, Johor Bahru, Malaysia, December 2000.
4. Prihandoko, Borhanuddin Mohd Ali, Sabira Khatun, V.Prakash ,”Call Admission Control Scheme for CBR and Real-time VBR in Wireless ATM Network,”, IEEE Proceeding of MICC 2001, Kuala Lumpur, Malaysia, October 2001.
5. Prihandoko, Mohd Hadi Habaebi, Borhanuddin Mohd Ali,”Priority-Based Call Admission Control and Bandwidth Reservation Scheme for QoS Provisioning in Multimedia Wireless Networks,” Proceeding of Asian Mobile Conference 2002, Langkawi, Malaysia, May 2002.
6. Prihandoko, Mohd Hadi Habaebi, Borhanuddin Mohd Ali,” A Priority Based Bandwidth Reservation Scheme for QoS Provisioning over Multimedia Wireless Networks,” Proceeding of World Engineering Congress 2002, Serawak, Malaysia, July 2002.
7. Prihandoko, Mohd Hadi Habaebi, Borhanuddin Mohd Ali,” Adaptive Call Admission Control for QoS Provisioning in Wireless Multimedia Networks,” Computer Communications Journal Vol 26 Issue 14, pp 1560-1569, Elsevier Publisher, September 2003.
8. Kandasamy S., Prihandoko, Borhanuddin Md.Ali, V.Prakash and Ratna Kalos, “Improved Handoff Call Dropping Probability (HCDP) in Adaptive Quality of Service (AdQoS) in Multimedia Wireless Networks using Hierarchical Cellular Approach”, Proc. IEEE NCTT2003, Shah Alam, Malaysia, pp.127-131, January 2003.
9. Kandasamy, S., Prihandoko., Mohd. Ali, B., Veeraraghavan, P. and Kalos, R. (2003). “New Call Blocking Probability (NCBP) in Improved Adaptive Quality of Service (AdQoS) for Wireless Multimedia Communications using Hierarchical Cellular Approach”, The 9th Asia-Pacific Conference on Communication (APCC 2003), Penang, Malaysia, IEEE, 2003.
10. Prihandoko, Borhanuddin Mohd Ali, Mohd Hadi Habaebi,” Quality of Service Management for Mobile Multimedia Applications over Wireless ATM Networks,” Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer Nomor 2 Jilid 8, Gunadarma University, Indonesia, Agustus 2003.
11. Prihandoko, Mohd Hadi Habaebi, Borhanuddin Mohd Ali,” Utilizing Signal Measurement in Bandwidth Reservation Scheme for QoS Provisioning in Multimedia Wireless Networks”, Malaysian Journal of Computer Science Vol. 16 No. 2, University of Malaya, December 2003.
12. Prihandoko, Habaebi M.H, Ali B.M.,”Aggregate History of User Mobility Pattern for QoS Provisioning in Multimedia Wireless Networks”, International Journal of Wireless Information Networks Vol. 11, No. 1, pp. 19-27(9), Kluwer Academic Publishers, January 2004
13. Prihandoko, ”User Mobility Prediction in Bandwidth Reservation Scheme for Supporting QoS Provisioning in Multimedia Wireless Networks”, Proceeding Seminar Ilmiah Nasional KOMMIT 2004, Vol 3, pp. 806-814, Gunadarma University, August 2004.
14. Bertalya & Prihandoko, “Pendekatan Retrieval Citra Berbasis Content pada Database Citra Medis”, Proceeding Seminar Ilmiah Nasional dan Sistem Intelijen (KOMMIT), vol 4 : 133-139, 2006
15. Bertalya & Prihandoko, “Klasifikasi Citra Medis Melalui Proses Segmentasi Objek dan Ekstraksi Fitur”, Proceeding National Conference on Computer Science & Information Technology (NACSIT), pp : 314-317, Januari 2007
16. Karmilasari & Prihandoko, “Analisis Penggunaan Teknik Mosaik Citra Wajah Panoramik dalam Pengenalan Wajah 2D”, Proceeding, National Conference on Computer Science & Information Technology 2007, UI, Jakarta, Januari 2007.
17. Lussiana ETP., Prihandoko, Deteksi Tepi untuk Citra Seismik, Proceeding Seminar Nasional Riset Teknologi Informasi – SRITI 2006, Yogyakarta, 1 Juli 2006.
18. Lussiana ETP., Prihandoko, Yuhilza Hanum, Menentukan Ciri Citra Seismik Menggunakan Gradient Structure Tensor, Proceeding Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2006), Depok, 23-24 Agustus 2006.
19. Lussiana ETP., Prihandoko, Yuhilza Hanum, Feature Extraction of 2D Seismic Image Using Gradient Structure Tensor, Proceeding Information and Communication Technology Seminar (ICTS) 2006, Surabaya, 29 August 2006.
20. Karmilasari, Prihandoko, Analisis Penggunaan Teknik Mosaik Citra Wajah Panoramik dalam Pengenalan Wajah 2D, Proceeding, National Conference on Computer Science & Information Technology 2007, Fasilkom –UI, Depok, , 29-30 Januari 2007.
21. Bertalya, Prihandoko. Texture Features and Similarity Measurement in the Classification of Medical Image. Proceeding of the 3rd Information and Communication Technology Seminar (ICTS). International Seminar 2007. pp : 387-391
22. Bertalya, Prihandoko, Djati Kerami. Penggunaan Fitur Tekstur Lokal pada Klasifikasi Citra X-ray . Proceeding Seminar Ilmiah Nasional dan Sistem Intelijen (KOMMIT)). vol 5 (2008). pp : 359-365.
23. Bertalya, Prihandoko, Djati Kerami, TB. Maulana Kusuma. Classification of X-ray Images Using Grid Approach. The 4th IEEE International Conference SITIS 2008. Universite de Bourgogne and Gunadarma University. Bali-Indonesia. November 30th –3rd December 2008.
24. Bertalya, Prihandoko, TB. Maulana Kusuma. Klasifikasi Citra X-ray Menggunakan Kode Freeman. Seminar Ilmiah Ilmu Komputer Nasional 2008. Universitas Pelita Harapan. Jakarta. 13-14 November 2008.
Langganan:
Postingan (Atom)